Senin, 21 November 2016

Perempuan, Seks, dan Perang; Analisis dalam Pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (1958-1961)

ABSTRAK

Tulisan ini membahas relasi antara: perempuan, seks, dan perang dalam pergolakan PRRI (1958-1961). Selama kurun tiga tahun pergolakan di Sumatera Barat, perempuan Minangkabau dihadapkan pada situasi dilematis. Dalam situasi rumit, sebagian perempuan ikut menjadi korban. Beragam kepentingan atas nama PRRI, menjadi tragedi tersendiri. Mereka mengalami intmidasi dari dua arah: pasukan PRRI dan APRI. Pada akhirnya, PRRI membawa perempuan dalam dua kelompok: mereka yang eksis dan tenggelam dalam konflik. Mereka yang eksis, menginduk ke organisasi politik atau mengikuti suami bergerilya dalam barisan PRRI. Sementara yang tenggelam, pasrah dengan situasi.

Perempuan yang kerap dianggap ‘nomor dua’ dalam sejarah, akan terlihat berbeda jika dilihat dalam pandangan yang bersifat komplementer. Dalam perang misalnya, sebenarnya peran perempuan bagi laki-laki tidak hanya terlihat dalam relasi politik-militer, tetapi juga psikologi dan sosial. Seks misalnya, adalah media yang menghubungkan peran perempuan terhadap laki-laki.

Perang yang menimbulkan kekerasan, secara psikologis mengakibatkan ketegangan psikis sebagai pengaruh kontraksi antara kegelisahan dan ketakutan. Laki-laki yang terlibat perang, baik di garis politik maupun militer, adalah subjek yang paling merasakan ketakutan. Dalam tahap akut, ketegangan ini akan memuncak tensinya dan menyebabkan ‘sakit.’ Rasa sakit ini salah satunya hanya dapat direduksi dengan seks. Secara psikologis, seks bukan hanya memberi nuansa kesenangan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Relasi seks inilah yang secara langsung melibatkan perempuan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam sejarah tidak hanya dilihat dalam lingkup makro, tetapi secara detil dalam perang yang memunculkan mikrohistori.

A. Pengantar

Laki-laki tidak memungkiri bahwa perempuan adalah kekuatan. Pesona menggetarkan bernama: kematangan emosi dan keagungan spiritual adalah energi yang menguatkan perjuangan. Umar bin Khatab misalnya membahasakan, “Jadilah engkau singa garang di padang pasir pada siang hari dan jadilah bayi di pangkuan istrimu pada malam hari.”

Perempuan adalah daya psikohistoris yang melahirkan para pahlawan. Hamka, lewat kendaraan sastra menggambarkan, “Kedudukan perempuan ibarat tempat kapal bertambat—ialah hati yang terkadang rapuh oleh deburan ombak kehidupan. Pada perempuanlah hati yang bergolak kembali menepi dalam buaian ketenangan.”[1] Tidak ketinggalan, Anis Matta juga menulis, “Ini bukan ketergantungan, tapi kebutuhan yang tak dapat digantikan.”[2]

Pilihan perempuan untuk mengabdi kepada laki-laki, dengan demikian bukan menjadi sebuah kekalahan, tapi kemenangan sejati. Perempuan tidak harus menjadi laki-laki untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan memanfaatkan dimensi kefeminitasannya, mereka akan mendapatkan kekuasaan di mata laki-laki[3].

Orang-orang besar dalam sejarah, menyerap energi kekuatan dari perempuan. Lihat misalnya Nabi Muhammad yang bersimbah dukungan dari Khadijah. Kehilangan Khadijah menjadi momentum kesedihan yang membuatnya berhijrah. Muhammad mengatakan:
“...Demi Allah, aku tidak pernah mendapat pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ia yang memberiku harta ketika semua orang enggan memberi. Dan darinya aku memperoleh keturunan yang tidak kuperoleh dari istri-istriku yang lain.”[4]

Besarnya pengaruh perempuan juga tampak dalam suasana perang. Situasi penuh ketakutan, adalah ‘lahan subur’ masuknya perempuan. Cinta yang lahir dalam pertautan seks, adalah obat paling ampuh untuk menurunkan ketegangan[5]. Dari sinilah, muncul ‘gugatan’ bahwa tidak selamanya laki-laki adalah pejuang, sementara perempuan menjadi pecundang. Tidak salah jika Elisabeth Badinter menulis, “Dalam perang perempuan terlihat lebih jantan, sementara laki-laki menjadi lebih feminin.”[6] Badinter menekankan bahwa perempuan, terutama yang sudah menjadi ibu, tidak hanya berpikir keselamatan diri dan suami, tetapi juga anak yang secara fisik bertautan dengannya.

Perang yang mengikutsertakan kekerasan, kerap menggilas ketenangan. Benar kata Marsana Windhu, “Perang bagaimanapun selalu membawa kerusakan yang luas dalam kehidupan manusia.”[7] Kebersamaan dan kehangatan keluarga, mendadak lenyap. Manusia beradu dalam kepentingan. Di antara mereka ada yang masih menyertakan keluarga dalam menapaki konflik, sebaliknya tidak sedikit yang meninggalkan. Fenomena ini pula yang terjadi selama konflik PRRI di Sumatera Barat. Sofyan M. Noor menulis bahwa pemberontakan PRRI ini termasuk sebagai salah satu perang saudara yang paling biadab di dunia.[8] Kekerasan mewarnai serentetan peristiwa yang mengantarkan Minangkabau pada kekalahan sejarah di tahun 1950-an.

Penulisan mengenai PRRI menurut Audrey Kahin, masih menyisakan ‘rongga kosong’ yang harus diisi.[9] Salah satunya adalah kajian mengenai kondisi perempuan pada saat itu. Mereka adalah saksi mata sekaligus pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa. Apabila muncul opini bahwa PRRI mengguncang mental masyarakat Sumatera Barat—perempuan pun merasakan hal yang sama.

Tulisan ini akan mengkaji persoalan: bagaimana kondisi perempuan Minangkabau dalam konflik PRRI serta seperti apa dimensi seks yang mengikusertakan perempuan mampu memberikan kekuatan bagi laki-laki. Apakah dalam situasi konflik perempuan selalu menjadi nomor dua atau sebaliknya seperti kata Pak Kuntowijoyo, melalui penulisan sejarah bercorak androgyneusentris[10], perempuan muncul dalam dimensi yang khas.

B. Hidup di Tengah Konflik PRRI

Perbedaaan peran antara laki-laki dan perempuan Minangkabau seperti digambarkan Cora Vreede-De Stuers[11], masih menguat di tahun 1950-an. Tensi politik yang meninggi karena pengaruh konflik PRRI, menimbulkan nuansa tersendiri bagi kaum perempuan. Iklim pusat yang diwarnai ketegangan antara golongan: Islam, nasionalis, dan komunis, secara tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan perempuan Minangkabau.

Sebelum konflik memuncak menjadi perang saudara pada tahun 1958, perempuan Minangkabau hanya merasakan ketegangan sosial. Dari segi pendidikan misalnya, tidak sedikit yang putus sekolah. Yulinar yang pada saat itu berusia 18 tahun misalnya, mengalami kondisi itu. Sebelum perang, ia masih bersekolah agama di Padang. April tahun 1958, dia terpaksa berhenti sekolah dan pulang ke kampungnya di Sumpur Kudus.[12]

Pada saat konflik makin panas, sebagian perempuan yang bergabung dalam organisasi, mengindu pada dua poros: Islam dan sosialis-komunis, yang masing-masing gawangi oleh dua partai: Masyumi dan PKI. Masyumi menggandeng perempuan ke dalam satu induk organisasi yang bernama Wanita Muslimat Masyumi. Sementara PKI, mulai mendekati Gerwani. Dua organisasi ini digiring untuk menyebarkan opini partai.

Wanita Muslimat Masyumi misalnya, mengusung tema anti komunis. Mereka kerap mengadakan pengajian untuk para ibu di surau-surau. Kegiatan ini gencar dilakukan di Bukittinggi yang saat itu masih berstatus ibukota Sumatera Barat. Dalam kajian itulah, opini antikomunis disandarkan dengan pandnagan forma bermata agama. Muncul semacam dikotomi Islam dengan marxisme. Persoalan mengenai penciptaan manusia misalnya, menjadi pengantar untuk memahami Islam, sekaligus mematahkan materialime historis yang dibawa Marx. Asma Malin yang saat itu menjadi sekretaris Wanita Muslimat Masyumi misalnya mengatakan:

“Waktu itu, kami dipahamkan tentang penciptaan manusia. Kalau dalam AlQuran, manusia diciptakan dari tanah, lain menurut ajaran komunis. Manusia diciptakan secara evolusi dari kera. Nah inilah bedanya. Kalau Islam dari Saripati tanah, dengan evolusi, kemudian terciptalah manusia. Tapi ajaran komunis tidak. Siapa yang saat itu mulai mengikuti ajaran komunis, maka dia tercipta dari beruk. Waktu itu kami bahkan sempat ditanya guru ngaji, “Kamu mau dicipta dari beruk?”, “Tidak !”, kami menjawab. “Mau tidak Kamu jadi komunis?”, kami juga bilang, “Tidak!”[13]

Secara politis, pertentangan tersebut ditujukan kepada PKI. Partai ini dianggap sudah keluar dari ide gerakan di tahun 1920-an, yang berhasil mengusik kedudukan Belanda melalui pemberontakan Silungkang[14]. Pada saat itu, PKI dianggap sebagai pejuang. Akan tetapi tahun 1950-an, partai ini dicap sudah keluar dari jalur perjuangan.[15]

Sementara itu PKI, tidak mau kalah. Gerwani mulai gencar didekati. Sebelum pecah perang, Gerwani memang tidak ‘seagresif’ Muslimat Masyumi. Kondisi ini berubah pasca perang. Sebaliknya Wanita Muslimat Masyumi yang semula lantang, perlahan-lahan bungkam. Pimpinan Wanita Muslimat Masyumi seperti: Rahmah el Yunusiah dan Ratnasari, bergabung dengan tokoh Masyumi dan PRRI seperti: M.Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan lainnya. Mereka lalu pecah karena pemerintah pusat melancarkan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ahmad Yani.

Penyerangan yang tiba-tiba ke kota Padang pada 17 April, pukul 06.00 pagi dengan persenjataan lengkap, seketika memporak-porandakan PRRI. Praktis tidak ada perlawanan yang berarti. Pasukan PRRI berubah arah. Mereka menyingkir ke hutan, meninggalkan kota Padang. Setelah menggempur Padang, APRI lalu bergerak memasuki Bukittinggi. Kondisi pada saat itu semakin kacau. Mereka yang dianggap terlibat PRRI, lari ke hutan untuk melindungi diri.[16]

Pasukan PRRI di bawah pimpinan Ahmad Husein kocar-kacir. Mereka memlilih bergerilya di sepanjang hutan Sumatera. Situasi makin kacau saat tentara pusat yang berada dalam gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), bergerak ke seluruh basis PRRI yakni: Padang, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Solok, Muara Labuh, hingga daerah terakhir di Sumpurkudus.

Dalam situasi yang makin rumit tersebut, sebagian perempuan ikut menjadi korban. Beragam kepentingan yang bermain atas nama PRRI, menjadi tragedi tersendiri bagi mereka. Mereka kerap mengalami intmidasi dari dua arah: pasukan PRRI dan APRI. Pada akhirnya, PRRI membawa perempuan dalam dua kelompok: mereka yang eksis dan tenggelam dalam konflik. Mereka yang eksis, menginduk ke dalam organisasi politik atau mengikuti suami bergerilya. Sementara yang tenggelam, pasrah dengan situasi.

C. Seks dalam Konflik; Like and Dislike

Secara umum, seks sering dimaknai sebagai puncak hubungan yang menandai aktivitas fisik. Jersild membahasakan bahwa hubungan seksual adalah suatu keadaan fisiologik yang menimbulkan kepuasan fisik, yang merupakan respon dari bentuk perilaku seksual berupa: ciuman, pelukan, dan percumbuan. Secara fisiologis, seks adalah cara untuk menghilangkan ketegangan fisik setelah muncul dorongan yang bernama libido. Sedangkan secara psikologis, seks adalah cara menyeimbangkan mental, sehingga muncul ketenangan jiwa.

Dalam kehidupan rumah tangga, seks adalah kebutuhan. Pada umumnya, daya seks laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Secara fisik, tiap dua jam laki-laki memproduksi sperma. Ini artinya, mereka selalu berada dalam posisi ‘aktif’. Kondisi ini berbeda dengan perempuan yang mengalami masa aktif hanya pada tiga hingga tujuhbelas hari selepas haid.

Secara khusus dalam kondisi perang, seks adalah problema tersendiri, terutama bagi laki-laki. Perang yang secara psikologis menimbulkan ketegangan fisik dan psikis, kerap membuat mental terganggu. Kondisi ini juga yang terjadi pada konflik PRRI. Keberadaan perempuan ternyata berpengaruh besar. Menurut Rolland Litlewood, dalam situasi perang yang penuh ketegangan, laki-laki mengalami guncangan mental yang hebat. Ketegangan ini akan memuncak tensinya dan menyebabkan laki-laki merasa ‘sakit.’ Rasa sakit ini salah satunya hanya dapat direduksi dengan seks.[17]

Bagi pasukan militer yang telah berkeluarga misalnya, seks adalah beban tersendiri. Persoalan ini yang terkadang menimbulkan ‘kecelakaan sejarah’ berwajah kekerasan. Penyekepan, pelecehan, hingga pemerkosaan adalah kasus yang selalu terjadi dalam tiap situasi perang.

Pada saat PRRI misalnya, ketiga kasus juga mewarnai. Kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh dua pihak: APRI dan PRRI. Inilah yang menjadi dilema tersendiri bagi perempuan Minangkabau. Perang memang mematikan dimensi kemanusiaan. Tidak ada lagi perbedaan kawan dan lawan. Semua terjebak dalam satu kepentingan: kemenangan dan kekuasaan. Tidak heran, kekerasan terhadap perempuan marak terjadi pada masa itu.

Dari pihak APRI misalnya, kekerasan terhadap perempuan mulai menggejala semenjak kedatangan Divisi Diponegoro[18] di pertengahan tahun 1958. Divisi Diponegoro dikenal agresif terhadap pasukan PRRI. Pada 30 Agustus 1958 misalnya, mereka berhasil melancarkan operasi besar-besaran bernama Operasi Badai yang meliputi daerah: Batusangkar, Matur, Maninjau, Limapuluh Kota, dan Tanah Datar.[19]

Pada saat operasi inilah, penyekapan hingga pemerkosaan terjadi. Abdul Samad, aktivis PRRI, misalnya mengatakan bahwa tentara mulai bebas menyekap perempuan di rumah-rumah gadang. Lebih lanjut ia mengatakan, “Dengan dikumpulkannya para perempuan, para tentara tidak akan sudah-susah mencari pelacur ke kota-kota. Begitulah kekejaman Diponegoro.”[20]

Demikian juga pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan sebagian perempuan. Pasca perang, mereka menanggung dua beban: moral yang berkaitan dengan adat setempat serta kepada diri mereka sendiri. Sebuah fenomena menyedihkan telihat saat penarikan pasukan Diponegoro. Tidak sedikit perempuan Minang yang meratap di Teluk Bayur karena tidak dapat menikah. Puluhan gadis Minang yang hamil dan memukul-mukul perut, karena malu pulang kampung.[21]

Inilah gambaran perlakuan APRI. Pasukan PRRI juga tidak berbeda. Merekapun melakukan hal yang sama. Soewardi Idris misalnya menggambarkan dalam bentuk cerpen tentang kekejaman pasukan PRRI. Meski dikemas dalam bahasa sastra, namun cerpen ini pada dasarnya adalah catatan pribadi Soewardi Idris selama bergerilya dengan pasukan PRRI. Ia gambarkan:

“Tidak lupa kami membuat lelucon tidak ada dalam kamus manusia beradab, yaitu menanggalkan pakaian wanita-wanita kecuali BH dan rok dalam. Wanita-wanita merupakan hasil pencegatan yang paling besar, yang membuat anggota gerombolan kami mabuk-mabukan gembira. Mereka ingin agar wanita dibagi-bagi seperti membagi nasi bungkus.”[22]

Pasukan APRI dan PRRI sama-sama ‘berlomba’ untuk memenuhi kebutuhan seks. Dalam situasi darurat seperti ini, seks menjadi bermakna: like dan dislike. Like diberlakukan jika didasarkan pada landasan cinta yang mengikutkan hubungan resmi antara suami-istri atau bisa jadi dilakukan lewat kawin mut’ah. Sebaliknya, seks menjadi dislike jika dihadapkan pada persoalan nafsu sekaligus teror[23]. Nafsu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Menurut Sutarto, Kepala Kementrian Pertahanan di tahun 1957, para tentara yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan seksualnya, mula-mula merasa dirinya sunyi.

Kesunyian akan hilang apabila ia sekedar bergaul dengan perempuan. Bebannya akan terasa ringan apabila ia senenatiasa mendapat perhatian dari para perempuan yang dicintainya dan yang jauh ditinggalkan oleh istrinya.[24] Penyataan Sutarto dibenarkan Soewardi Idris yang dalam penggalan cerpennya menuliskan, “Kehidupan membujang selama petualangan dalam hutan, terasa sepi sekali. Kalau lama-lama macam ini, mungkin jiwaku bisa rusak binasa.”[25] Lebih gamblang, Roland Litlewood juga menulis bahwa dalam studi psikologi, masa setelah terus-menerus mengalami kegelisahan atau kepenatan, secara signifikan bisa diturunkan tensinya dengan memberikan sejumlah perlakuan psikologis. Tentara memandang hubungan seksual adalah sebagai penahan kegelisahan dalam perang.” [26]

D. Perang tanpa Seks; Perjuangan tanpa ‘Senjata’

Persoalan seks sebenarnya bukan hanya berhenti pada posisi laki-laki butuh perempuan. Namun, ada momentum yang secara historiografis dapat menjadi jalan perempuan untuk masuk dalam pusaran sejarah. Posisi perempuan di belakang laki-laki sebagai pendukung psikologis inilah sebenarnya, yang menarik untuk dikaji. Seks adalah simbol dukungan. Perang yang berkecamuk dengan senjata dan pertempuran bahkan berujung kematian, menyimpan cerita yang tidak dapat dilepaskan dari perempuan.

Bagi perempuan yang mengikuti suami bergerilya misalnya, mereka mempunyai kenangan tersendiri. Tidak dipungkiri bahwa tanpa perempuan, laki-laki memang lemah. Persoalannya bukan hanya terletak pada kekhawatiran pada istri pada saat ditinggal, namun lebih pada dorongan seks. Maka tidak heran, tokoh-tokoh penting PRRI seperti: Ahmad Husein, Syafruddin Prawiranegara, dan Natsir, membawa anak dan istri mereka ke dalam hutan.

Istri Ahmad Husein, Desmaniar, bahkan melahirkan anak perempuan di hutan[27]. Hal yang sama juga dialami oleh Waharti, istri Zakaria yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi logistik PRRI. Ia melahirkan anak laki-laki bernama Erpi Juntano dalam gerilya di hutan Solok[28].

Keberadaan perempuan dengan demikian menjadi kekuatan tersendiri bagi laki-laki. Dalam situasi sulit, mereka harus tetap berhubungan dengan perempuan. Surat misalnya, adalah media saat fisik tidak dapat bertatap. Ini dialami oleh Djamalus Djamil, Brimob Kompi 5152 di Bukittinggi. Istrinya, Nursyamsi, menceritakan, “Bapak kirim rutin surat-surat. Ibu juga membalasnya lewat kurir. Bapak selalu menanyakan kabar anak-anak. “Sehat-sehat saja kan?”, begitu kata Bapak. Kadang Bapak juga menulis, ”Bu, bapak titip anak-anak.”[29]

Perang di satu sisi ternyata menjadi momentum yang paling menyakitkan bagi laki-laki. Bukan hanya pada persoalan ‘perangnya’, tetapi cara bertahan jika tanpa perempuan. Senjata perang dengan demikian, bukan selalu berwujud peluru dan bayonet, tetapi juga muncul dalam bentuk: perempuan. Inilah yang menurut pengalaman Rusli Marzuki Saria, “Perang menimbulkan satu kesempatan, ‘tembak ‘ateh’, tembak ‘bawah’ (tembak ‘atas’ dan ‘bawah’).”[30]

Pada masa perang inilah terjadi perkawinan, baik sesama penduduk, maupun campuran. Dalam kasus PRRI, paling terlihat percampuran antara orang Jawa dan Sumatera. Pernikahan umumnya dilakukan secara sederhana. Cukup dengan memotong satu ekor ayam atau uang sebanyak Rp. 5.-, mamak siap menjadi wali nikah. Setelah itu diadakan kenduri, dan dalam acara tersebut akan dikatakan, “Ninik mamak hendak menerima keponakan. Tolong diterima bersama.”[31] Dia harus jujur menyebut siapa dirinya. Lalu diterimalah menjadi anak keponakan Dengan diterimanya menjadi anak keponakan, menikahlah tentara dengan dengan calonnya.[32]

Perkawinan terjadi dengan beragam kepentingan. Ada yang didasari rasa suka, adapula yang dilandasi ketakutan, terutama bagi perempuan. Di antara mereka ada yang langgeng, tetapi tidak sedikit yang bercerai karena penelantaran (deprivasi).

Pengalaman menyedihkan dituturkan misalnya oleh Yulinar dan Maidar.Yulinar dinikahkan oleh mamaknya dengan simpatisan PRRI dari Kompi Harimau Minang, Umar Daar, yang berasal dari Kampung Tanah Datar, Batusangkar. Pada saat itu, Daar bekerja di Departemen Pertanian Sawahlunto di bagian administrasi.[33] Karena di masa bergolak para pegawai juga dikenakan wajib militer, Umar Daar kemudian masuk menjadi anggota PRRI di Kompi Harimau Minang.

Atas dasar perjodohan, Yulinar menurut. Di kemudian hari, ia tahu kalau suaminya sudah beranak-istri. Dari sinilah, awal penelantaran itu terjadi. Kesusahan yang berlipat, dirasakan Yulinar. Ia menuturkan, “Itulah ibu, ganja batu[34]. Tak dibalanjo, ibu ditinggal.”[35] Tidak ada pilihan lain kecuali bercerai. Sementara itu Maidar, ia menikah dengan alasan sederhana. Dalam penuturannya, ia mengatakan, “Ibu kawin jo apak, karano apak tu tentara. Lai pulo, ibu indak namuah digoda-goda jo tentara Jawa.”[36] (“Ibu menikah dengan bapak, karena bapak tentara. Lagipula, ibu tidak mau digoda-goda tentara Jawa.”). Selepas PRRI, Maidar juga bercerai.

Pengalaman Yulinar dan Maidar menjadi gambaran bahwa dalam ketegangan perang, laki-laki memang tidak hanya memilih rasa aman dengan perlindungan. Mereka juga memilih perempuan. Pengalaman pahit masa perang, dapat ditepis dengan hadirnya perempuan yang direlasikan dalam pernikahan. Persoalan: bertahan atau bercerai, bukan merupakan kekalahan bagi perempuan. Pada akhirnya, mereka memilih hidup mandiri untuk membesarkan anak.

Pengalaman lain juga dituturkan oleh Mansoersami, yang pada saat konflik menjadi Bupati Sawahlunto, Sijunjung. Pada saat bertugas, Nuraini, istrinya yang berada di Padang, diperistri secara paksa oleh salah seorang anggota Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) UGM[37].

Tidak ada pilihan lain bagi Mansoersami selain menyerahkan sang istri. Sejak saat itu, ia mengalami kegelisahan hebat. “Saya ini habis semuanya,[38] demikian ia menuturkan. Tidak lama sesudah itu, saat berada di wilayah basis terakhir PRRI yakni Sumpurkudus, Mansoersami menikah dengan gadis setempat.[39] Dengan pernikahan itulah, ia mengobati kegelisahan akibat: perang dan kehilangan istri.

E. Penutup

Dalam kompleksitas perang, perempuan adalah bagian ‘tersembunyi’ yang sebenarnya punya pengaruh besar. Terlebih jika dihubungkan dengan persoalan seks, perempuan dan perang akan terlihat dalam nuansa yang berbeda. Ada sisi manusiawi yang mengandung permakluman, bahwa perang yang selalu menampakan wajah warior, ternyata juga menyimpan segi melankolis. Laki-laki terutama yang kerap dianggap sebagai hero, ternyata juga punya kelemahan. Bahkan dalam beberapa hal, perempuan bisa jadi lebih maskulin dibanding laki-laki. Dalam posisi inilah, perubahan mental itu terjadi.

Konflik PRRI yang menimbulkan perang saudara di Minangkabau misalnya, menyisakan perubahan mental, baik bagi laki-laki. Ia merasakan ketegangan hebat. Dalam situasi rumit itulah, laki-laki butuh penopang bernama perempuan. Di sinilah saling ketergantungan (mutual dependence) itu terjadi. Meskipun dibaluri dengan intrik penelantaran atau bahkan kekerasan, tidak dipungkiri bahwa laki-laki juga tergantung pada perempuan.

Secara historiografis, perempuan sebenarnya tidak lagi harus merasa ‘inverior’ untuk mengatakan bahwa mereka adalah bagian penting dari sejarah. Perang misalnya, menjadi kunci masuknya perempuan. Dukungan mereka kepada suami terutama, adalah wujud kuatnya kedudukan perempuan. Secara seksual, tanpa perempuan, laki-laki akan terus-menerus dihinggapi ketegangan mental.


Daftar Pustaka

Abdullah Mun’im Muhammad, Khadijah Ummul Mu’minin Nazharat Fi isyraqi Fajril Islam, a.b. Ghozi M, Khadijah The True Love Story of Muhammad, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
Anis Matta, Mencari Pahlawan Indonesia, Jakarta: The Tarbawi Center, 2004.
Azmi, dkk., Adat dan upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1970.
Badinter, Elisabeth, Unopposite Sex; The End of The Gender Battle, New York: A Cornellia and Michael Bessie Book,1989.
Br. Kris, FIC, “Makna Seksualitas bagi Manusia”, http://www.satunet.com, diakses pada Rabu, 19 Januari 2011, Pk. 17.00 WIB.
Christina Handayani dan Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa, Yogyakarta: LkiS, 2004.
Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Hamka, Kisah Cinta Para Pejuang dalam “Edisi Surat-Surat Cinta”, Majalah Tarbawi, 2005.
Harian Rakjat, 2 September 1958.
Hasril Chaniago dan Mestika Zed, Perlawanan seorang Pejuang; Biografi Kolonel Ahmad Husein, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, Brigadir Jendral Kaharuddin Rangkayo Basa; Gubenur di Tengah Pergolakan, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Latif Datuk Bandaro dkk. (ed.), Minangkabau yang Gelisah; Mencari Startegi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda, Bandung: Lubuk Agung, 2004.
Litlewood, Roland, “Military Rape”, Antropology Today, Vol. 13 No. 2, April 1997.
Mansoer Fakih, Jender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Mas’oed Abidin, Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
Mestika Zed, Pemberontakan Komunis Silungkang; Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat, Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.
Munandir, PTM sebagai Bentuk Perjuangan Mahasiswa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; Memperingati 50 Tahun Usia Dimulainya Proyek PTM, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
Reni Nuryanti, “Hidup di Zaman Bergolak; Perempuan Minangkabau pada Masa Pergolakan Daerah (1956-1961)”, Tesis, Yogyakarta, UGM, 2009.
R. Sutarto, “Soal Kelamin dalam angkatan Perang”, Benteng Negara, No.7/1957, tahun VIII.
Soewardi Idris, Antologi Cerpen Pergolakan Daerah Senarai Kisah Pemberontakan PRRI, Yogyakarta: Beranda, 2008.
Teks Perayaan 17 Agustus 1958 di Bukittinggi, (Bukittinggi: Djawatan Penerangan Kota Bukittinggi, 1958.
Vreede-De Stuers, Cora, Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
Wawancara Yulinar, Sumpur Kudus, 30 Agustus 2008, Pk. 09.00-11.00 WIB.
Wawancara Asma Malin, Padang, 20 September 2008, Pk. 11.00-12.30WIB.
Wawancara Abdul Samad, Bukittinggi, 3 September 2008, Pk.16.00WIB.
Wawancara Desmaniar (Des Husen), Jakarta, 2 Agustus 2008, Pk. 19.00-20.30 WIB.
Wawancara Waharti, Jakarta, 3 Agustus 2008, Pk. 13.00-14.00 WIB.
Wawancara Mansoer Sami, Padang, 9 Januari 2009, Pk. 13.00-14.00 WIB.
Wawancara via telepon dengan Rusli Marzuki Saria, 16 Mei 2009, Pk. 20.00-20.30 WIB.
Wawancara Nursyamsi, Solok. 25 Oktober 2008, Pk.13.00 WIB.


[1] Hamka, Kisah Cinta Para Pejuang dalam “Edisi Surat-Surat Cinta”, Majalah Tarbawi, 2005.
[2] Anis Matta, Mencari Pahlawan Indonesia, (Jakarta: The Tarbawi Center, 2004).
[3] Christina Handayani dan Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa, (Yogyakarta: LkiS, 2004).
[4] Lihat Abdullah Mun’im Muhammad, Khadijah Ummul Mu’minin Nazharat Fi isyraqi Fajril Islam, a.b. Ghozi M, Khadijah The True Love Story of Muhammad, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007): 307.
[5] Keterangan lanjut lihat Roland Litlewood, “Military Rape”, Antropology Today, Vol. 13 No. 2, April 1997: 13.
[6] Badinter, Elisabeth, Unopposite Sex; The End of The Gender Battle, (New York: A Cornellia and Michael Bessie Book, 1989): 158.
[7] Penjelasan lanjut, baca I Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
[8] Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007):203. Gusti Asnan menganalisa, ‘ambruknya’ PRRI terlihat dari dua sebab: kesalahan strategi dan over confident dari Ahmad Husein yang tidak mau menghiraukan kekuatan kontra PRRI. Ibid.: 202-203. PRRI dinilai bukan hanya perang kecil. Menurut Nasution, selama perang saudara ini, khusus daerah operasi Kodam III/17 Agustus (Sumatera Barat/Riau), dari kedua belah pihak menelan korban meninggal sebanyak: 7.146 orang, 1.944 luka-luka dan 321 hilang. Korban terbesar yang diderita PRRI, yakni 6.115 tewas dan 627 hilang. Keterangan selanjutnya lihat Hasril Chaniago dan Mestika Zed, Perlawanan seorang Pejuang; Biografi Kolonel Ahmad Husein, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001): 152.
[9] Lihat Kata Pengantar Audrey Kahin dalam Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, Brigadir Jendral Kaharuddin Rangkayo Basa; Gubenur di Tengah Pergolakan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998): v.
[10] Keterangan lanjut lihat, Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
[11] Corra menulis bahwa perempuan Minangkabau tampak mempunyai kekuasaan yang besar. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku dalam kepemilikan hak suara di keluarga. Di sini mereka tersisih. Perempuan tetap berada di bawah laki-laki. Dalam urusan keluarga misalnya, pengaruh perempuan lemah.. Mereka hanya sebatas memberikan saran demi ketercapaian mufakat, bukan sebagai partisan.. Cora Vreede-De Stuers, op.cit.: 38.
[12] Wawancara Yulinar, Sumpur Kudus, 30 Agustus 2008, Pk. 09.00-11.00 WIB.
[13] Wawancara Asma Malin, Padang, 20 September 2008, Pk. 11.00-12.30WIB.
[14] Lebih lanjut mengenai pemberontakan Silungkang, lihat Mestika Zed, Pemberontakan Komunis Silungkang; Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat, (Yogyakarta: Syarikat Indonesia), 2004.
[15] Wawancara Asma Malin, Padang, 20 September 2008, Pk. 11.00-12.30WIB.
[16] Lihat Reni Nuryanti, “Hidup di Zaman Bergolak; Perempuan Minangkabau pada Masa Pergolakan Daerah (1956-1961)”, Tesis, Yogyakarta, UGM, 2009.
[17] Rolland Litlewood, op.cit.
[18] Secara struktural, Divisi Diponegoro saat itu dipimpin oleh Ali Moertopo, kepala staf RTP II dan Pranoto Rekso Samodra, yang sekaligus menjabat sebagai Komando Operasi 17 Agustus, menggantikan Kolonel Ahmad Yani. Penggantian ini dilaksanakan di stadion Lapangan Banteng, Padang, pada hari Kamis, 4 Juni 1958. Upacara timbang terima tersebut dihadiri oleh KASAD Letnan Jendral A.H. Nasution. Keterangan lebih lanjut, baca Teks Perayaan 17 Agustus 1958 di Bukittinggi, (Bukittinggi: Djawatan Penerangan Kota Bukittinggi, 1958): 20.
[19] Harian Rakjat, 2 September 1958.
[20] Wawancara Abdul Samad, Bukittinggi, 3 September 2008, Pk.16.00WIB.
[21] Wawancara Abdul Samad, Bukittinggi, 3 September 2008, Pk.16.00WIB.
[22] Soewardi Idris, Antologi Cerpen Pergolakan Daerah Senarai Kisah Pemberontakan PRRI, (Yogyakarta: Beranda, 2008): 10.
[23] Seks juga kerap dijadikan alat teror untuk melemahkan lawan. Dengan menguasai perempuan, musuh akan merasa terhina dan kalah. Bagi laki-laki, ini adalah beban tersendiri. Jika mental sudah lemah, musuh dengan sendirinya akan mudah didesak dan dikalahkan.
[24] Kebutuhan seksual mempunyai peranan penting di dalam masyarakat dan meminta banyak perhatian. Di antara kebutuhan-kebutuhan manusia yang primer, kebutuhan seksuallah yang paling banyak mengalami kekecewaan. Di dalam angkatan perang, terutama kesyahwatan, merupakan persolan yang amat penting. Di kalangan tentara, kebutuhan seksual lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Lebih lanjut, baca R. Sutarto, “Soal Kelamin dalam Angkatan Perang”, Benteng Negara, No.7/1957, tahun VIII: 5.
[25] Soewardi Idris, op.cit.: 29.
[26] Ibid.
[27] Wawancara Desmaniar (Des Husen), Jakarta, 2 Agustus 2008, Pk. 19.00-20.30 WIB.
[28] Wawancara Waharti, Jakarta, 3 Agustus 2008, Pk. 13.00-14.00 WIB.
[29] Wawancara Nursyamsi, Solok. 25 Oktober 2008, Pk.13.00 WIB.
[30] Wawancara via telepon dengan Rusli Marzuki Saria, 16 Mei 2009, Pk. 20.00-20.30 WIB.
[31] Wawancara Sudarman, Sumpur Kudus, 1 September 2008 Pk. 21.00-22.20 WIB.
[32] Wawancara Sudarman, Sumpur Kudus, 1 September 2008 Pk. 21.00-22.20 WIB.
[33] Yulinar lahir di Sumpur Kudus, tahun 1940.
[34] Ganja batu dan ganja kayu merupakan istilah budaya di Minangkabau. Kata ’ganja’ berasal dari bahasa Minangkabau, ‘ganjal’, yang berarti landasan. Sebagai gambaran diumpamakan: Seorang pendaki Anai berjalan dari Padang ke Bukittinggi. Ia membawa barang-barang di atas pedati. Suatu hari karena kerbau kelelahan, dihentikanlah pedati tersebut. Untuk menjaga agar barang-barang tidak tumpah, maka roda pedati tersebut diganjal dengan menggunakan batu atau kayu. Kalau mengggunakan batu, maka akan ditinggal, karena batu mudah dijumpai. Lain halnya jika menggunakan kayu, maka akan terus dibawa, karena sulit dijumpai. Perumpamaan ini kemudian dipakai untuk menyebut perempuan yang hanya dinikahi dalam waktu singkat, kemudian ditinggal begitu saja, atau sebaliknya dinikahi selamanya meskipun si laki-laki beristri lebih dari satu. Istilah ini populer khususnya setelah PRRI. Perempuan-perempuan yang dinikahi pada masa PRRI, baik oleh tentara urang awak (PRRI) maupun APRI, sebagian ditinggal begitu saja. Mereka inilah yang mendapat sebutan ganja batu. Adapun mereka yang dibawa oleh suami, mendapat sebutan ganja kayu. Wawancara melalui telepon dengan Rusli Marzuki Saria, 16 Mei 2009, Pk. 20.00-20.30 WIB.
[35] Wawancara Yulinar, Sumpur Kudus, 1 September 2008, Pk. 13.00 WIB.
[36] Wawancara Maidar Sumpur Kudus, 29 Agustus 2008, Pk. 21.00 WIB.
[37] Sejalan dengan program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) dari UGM, kisah romantika memang tidak pernah terlepas. Bagaimanapun, hampir seluruh mahasiswa yang dikirim ke luar Jawa (96,6%) adalah bujangan. Kisah-kasih terbuka lebar untuk terjalin di sana. Hal ini tidak dapat dipungkiri, banyak di antara para mahasiswa yang menjalin kasih dengan para murid. Lihat Munandir, PTM sebagai Bentuk Perjuangan Mahasiswa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; Memperingati 50 Tahun Usia Dimulainya Proyek PTM, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001):116.
[38] Wawancara Mansoer Sami, Padang, 9 Januari 2009, Pk. 13.00-14.00 WIB.
[39] Wawancara Mansoer Sami, Padang, 9 Januari 2009, Pk. 13.00-14.00 WIB.
Share:

0 comments:

Posting Komentar

Arsip Blog

Artikel Terbaru